Risiko Jual Obligasi Nasi Goreng di Tahun Politik

Pemerintah dan swasta menerbitkan obligasi global demi meraup dana asing. Kebijakan apa-boleh-buat karena kesulitan mencari pendanaan di pasar domestik. Meski laris, ada konsekuensi untuk menjaga kepercayaan investor. Pemerintah dan swasta menerbitkan obligasi global demi meraup dana asing. Kebijakan apa-boleh-buat karena kesulitan mencari pendanaan di pasar domestik. Meski laris, ada konsekuensi untuk menjaga kepercayaan investor.

Adakah hubungan antara demo mendukung Palestina di Lapangan Monas dengan penerbitan obligasi global (global bond) oleh pemerintah Indonesia? Ada dan bisa saja menjadi serius. Sebab, seandainya demonstrasi itu berakhir rusuh, dampaknya mengena sampai ke penjualan obligasi global pemerintah. Investor internasional akan menyimpulkan, Pemerintah Indonesia tidak mampu menjaga stabilitas dan keamanan. Karena itu, obligasi yang diterbitkan akan berisiko. Calon pembeli bisa ragu. Begitulah sistem kapitalisme global. Faktor keamanan sebuah negara terkait erat dengan laris tidaknya obligasi yang dia jual. Maklum, obligasi pada dasarnya utang. Sebagai pemberi utang, investor punya banyak pertimbangan sebelum membeli: kesehatan fiskal negara penjual, besaran nilai kupon (bunga utang), hingga stabilitas keamanan dan politik.

Syukurlah aksi pekan kemarin, yang diikuti sekitar dua juta orang, itu berlangsung tertib. Tidak ada kerasuhan. Obligasi pemerintah direspons positif. Awal Desember lalu, pemerintah menawarkan obligasi global dengan total nilai US$ 4 milyar atau Rp 54 trilyun ke pasar internasional. Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yaitu seri RI0123 senilai US$ 1 milyar dengan tenor lima tahun dan kupon (bunga) 2,95%, seri RI0128 senilai US$ 1,25 milyar dengan tenor 10 tahun dan kupon 3,5%, terakhir seri RI0148 senilai US$ 1,75 milyar dengan tenor 30 tahun dan kupon 4,35%.

Respons pasar intemasional sangat positif. Selain itu, obligasi negara memang lebih aman dibanding obligasi swasta karena tidak ada risiko gagal bayar. Pasalnya, pembayaran kupon dan pokok dijamin UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa tujuan penerbitan obligasi itu untuk kebutuhan pembiayaan anggaran 2018 atau istilahnya pre-funding. “Ini bisa membuat cashflow kita, terutama Januari (2018), terjaga baik,” katanya.

Sekitar sepekan setelah pemerintah menerbitkan global bond US$ 4 milyar itu, giliran swasta bermain. Pada 11 Desember, BUMN Jasa Marga meluncurkan global bond yang diberi nama Komodo Bond di bursa saham London. Obligasi ini senilai Rp 4 trilyun dengan tempo tiga tahun dan besaran kupon 7,785%. Istilah Komodo Bond ini spesial karena mengacu pada obligasi global dengan denominasi rupiah. Biasanya, ketika pemerintah menerbitkan global bond, mata uang yang dipakai adalah dolar. Pemerintah menerbitkan obligasi dolar, membayar bunga, dan cicilan pokok juga dalam dolar. Tapi khusus untuk Komodo Bond, iaditerbitkan dalam denominasi rupiah. Maka itu, ia juga disebut global IDR bond. Penerbitan obligasi global dalam denominasi mata uang lokal ini mengikuti beberapa negara yang menerbitkan hal serupa, misalnya Pemerintah Cina menerbitkan Dim Sum Bond (yuan), sedangkan India menerbitkan Masala Bond (rupee). Nama Komodo Bond diberikan oleh Presiden Joko Widodo, mengalahkan dua usulan lain yakni, ”Rendang Bond” dan “Nasi Goreng Bond”.

Meski Komodo Bond berdenominasi rupiah, yaitu sebesar Rp 4 trilyun dengan tenor tiga tahun, pembayaran bunga (kupon) dan pembayaran pokok ketika jatuh tempo kepada investor, tetap akan dilakukan dalam mata uang dolar, menyesuaikan dengan nilai kurs dolar-rupiah saat tanggal pembayaran. Sama seperti obligasi global negara yang ditawarkan sepekan sebelumnya, Komodo Bond juga laris diserbu investor. Tren penerbitan global bond, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta ini, bisa dibaca dari berbagai sisi. Dari sisi positif, tingginya minat investor terhadap global bond asal Indonesia menunjukkan investor memiliki kepercayaan tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Namun, ada juga sisi suramnya, karena ini berarti, baik pemerintah maupun swasta, kesulitan mencari utang di dalam negeri sehingga terpaksa beralih ke pasar global.

Padahal, ketika surat utang banyak dipegang investor asing, ada konsekuensi berat yang menghantui. Bhima Yudhistira Adhinegara, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan bahwa risiko terberat ketika banyak surat utang yang dipegang asing adalah ketika investor ramai-ramai menjual obligasi yang mereka pegang. Pasalnya, tindakan itu akan memukul nilai tukar rupiah dan bisa berlanjut pada krisis yang lebih besar. “Saat ini sekitar 40% surat utang kita dipegang asing,” katanya. Ini karena nilai rupiah jatuh, otomatis utang akan naik. Pasalnya, pemerintah berutang dalam kurs dolar. Maka itu, menurut Bhima, situasi ekonomi dalam negeri dan politik harus stabil. Bila terjadi gejolak politik dan memicu sentimen negatif investor, maka bisa terjadi net sell, alias penjualan besar-besaran surat utang Indonesia.

Ia lalu mencontohkan bagaimana ketika demonstrasi aksi membela Palestina di Monas yang membuat sebagian investor bereaksi negatif karena khawatir terhadap kondisi keamanan Indonesia. “Padahal, yang ikut demo itu juga ketawa-ketawa, tapi pemberitaannya di media asing kesannya seram sementara investor asing banyak berperan (bawa perasaan),” katanya. Terlebih, menurutnya, 2018 merupakan tahun politik, dengan adanya pilkada serentak. Ini akan jadi tantangan bagi pemerintah untuk meyakinkan investor bahwa tidak akan ada gejolak politik, hingga net sell tidak terjadi. “Jadi memang harus menjaga stabilitas politik,” katanya. Menurut Bhima, ada isyarat lain yang sebenarnya juga tercermin dari penerbitan global bond ini, yaitu penerimaan pajak.

Istilah pre-funding untuk anggaran 2018 dengan sendirinya mengisyaratkan bahwa pemerintah pesimistis dengan penerimaan pajak 2018, sehingga merasa perlu menyiapkan utang terlebih dulu. Derasnya permintaan terhadap global bond pemerintah dan Komodo Bond memang menunjukkan tingginya kepercayaan investor. Tapi, dengan penguasaan asing terhadap surat utang yang mencapai 40%, bila kepercayaan investor itu tidak bisa dijaga menjelang tahun politik, Indonesia akan mengbahapi risiko yang lebih besar.

 

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *