Kemana Arah Pemberontakan Rakyat Iran?

Gerakan protes rakyat Iran yang dimulai di Kota Mashhad pada 28 Desember kini telah menyebar hingga ke kota-kota kecil. Korban jiwa pun terus berjatuhan. Hingga artikel ini ditulis, sudah 20 demonstran yang meninggal ditembak aparat. Demonstrasi terbesar sejak 2009 itu mirip dengan Arab Spring yang meledak di negara-negara Arab pada 2011 yang menjatuhkan sejumlah diktator. Unjuk rasa muncul secara spontan tanpa pemimpin dengan kondisi ekonomi sebagai isu awal yang kemudian meluas ke isu politik.

Memang belakangan ini harga bahan pokok di Iran melambung hingga 40%. Sementara itu, pengangguran cukup tinggi, jurang kaya-miskin semakin lebar, korupsi marak, dan besarnya pengeluaran untuk operasi militer dan dukungan pada milisi-milisi Syiah di kawasan. Selain itu, terlihat ketiadaan akuntabilitas pemerintah untuk semua dana negara yang dibelanjakan. Paling tidak ada empat hal yang mendorong rakyat turun ke jalan.

Pertama, janji pemerintahan Presiden Hassan Rouhani akan kondisi ekonomi rakyat yang membaik pasca kesepakatan nuklir Iran. Sebagaimana diketahui, pada 2015 tercapai kesepakatan nuklir Iran antara Iran di satu pihak dan P5+1 (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis) plus Jerman di pihak lain. Kesepakatan itu mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium hingga ke tingkat negara mullah itu tak dapat membuat bom atom. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi dan finansial internasional atas Iran dicabut. Wajar jika kemudian rakyat Iran punya ekspektasi tinggi akan penghidupan yang lebih baik.

Namun, faktanya janji-janji pemerintah itu tidak terbukti. Menurut Bank Sentral Iran, pada Agustus lalu pengangguran mencapai 12,7% dalam tahun fiskal ini. Kendati inflasi turun dan pDP riil terus tumbuh, laporan IMF pada Februari lalu mengungkapkan pertumbuhan di sektor nonmigas rata-rata hanya 0,9%, merefleksikan kesulitan yang terus terjadi dalam akses keuangan Iran mengingat bank-bank negara Barat enggan membiayai kesepakatan bisnis yang dibuat Teheran karena takut sanksi AS. Selain itu, di tengah maraknya korupsi, 10 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan absolut dan 30 juta di bawah garis kemiskinan relatif dari 80 juta penduduk.

Kedua, terjadi pergantian pemerintahan di AS sejak Januari lalu. Naiknya Donald Trump yang sangat anti-Iran menjadi orang nomor satu ikut memengaruhi ekonomi Iran. Sejak masa kampanye pemilihan presiden, Trump berjanji membatalkan kesepakatan nuklir Iran. Pada Oktober lalu, Trump tidak lagi menyertifikasi kesepakatan nuklir Iran, yang berdampak ada kemungkinan sanksi diterapkan kembali. Itu membuat kalangan pebisnis asing enggan masuk ke Iran untuk berinvestasi.

Ketiga, anjloknya harga minyak dunia sejak 2014. Iran, yang 80% pemasukan luar negerinya berasal dari ekspor minyak, tentu saja cukup terpukul meskipun kapasitas produksi minyaknya telah dinaikkan.

Keempat, di saat keuangan Iran sangat terbatas, pemerintah mengeluarkan miliaran dolar untuk perang proksi di Suriah. Sebagian lagi digunakan untuk mendukung milisi-milisi Syiah di Irak, Libanon, dan Yaman, serta membantu Hamas dan Jihad Islam di Jalur Gaza. Tak mengherankan, dalam demonstrasi, rakyat menuntut agar pemerintahan menghentikan petualangan militer di kawasan. Demonstran juga menuntut Rouhani dan pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei mundur.

Sebenarnya Rouhani tidak bertanggung jawab atas operasi militer di kawasan. Khamenei yang harus dikritik karena operasi militer di luar negeri dijalankan Korps Garda Revolusi di bawah kendali Khamenei. Pemerintahan Donald Trump yang geram dengan politik ekspansif Iran di kawasan yang mengganggu kepentingan AS dan sekutu Arab mereka memanfaatkan momentum itu dengan memprovokasi rakyat Iran untuk terus memberontak terhadap pemerintah.

Trump mengatakan pemerintah Iran yang korup hanya membuang-buang dana negara dengan melibatkan diri dalam perang proksi di Irak. Suriah, Libanon, dan Yaman, dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat Iran. Trump melihat ini momen menekan Iran. Negara-negara Arab Teluk pun mendukung pemberontakan rakyat Iran. Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain sudah lama kecewa pada Iran yang dipandang menghadirkan politik sektarian di kawasan dan melakukan intervensi terhadap persoalan dalam negeri mereka. Bukan hanya Iran mendukung dan mendanai milisi Syiah di Irak (Hashid al-Shaabi), di Suriah (Hezbullah), dan Houthi (Yaman), tetapi juga menyokong pemberontakan komunitas Syiah di Bahrain dan Saudi.

Pada 2016 Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah Teheran mengkritik keras eksekusi mati ulama Syiah Saudi, Sheikh Nimr Baqir al-Nimr. Bahrain pun mengikuti jejak Saudi. Sementara itu, UEA menurunkan tingkat hubungan diplomatik. Kendati demonstrasi menggambarkan keresahan rakyat atas situasi ekonomi dan politik, belum jelas ke arah mana pemberontakan itu mau dibawa.

Kalau pemberontakan 2009 terkait dengan masalah keterpilihan Mahmoud Ahmadinejad menjadi presiden untuk kedua kalinya dipimpin mantan Perdana Menteri Mir Hussein Musavi dan mantan Ketua Parlemen Mehdi Karoubi dari kubu reformasi (keduanya sampai sekarang masih dikenai tahanan rumah), unjuk rasa kali ini tidak terpimpin. Tuntutannya pun bermacam-macam. Namun, pemerintah harus segera memperhatikan apa yang menjadi tuntutan rakyat dengan melakukan reformasi signifikan di segala bidang.

Kekuasaan lembaga Velayat-e Faqeh yang dikendalikan Khamenei harus dikurangi, kalau tidak bisa dihapus, untuk menciptakan negara Iran yang demokratis dan akuntabel. Memang ganjil parlemen dan presiden yang dipilih rakyat melalui pemilu demokratis harus tunduk pada Velayate Faqeh yang tidak dipilih rakyat. Itu berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat Iran sudah lama menderita dan penderitaan inilah yang sekarang menggema di jalanan.

Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *