Impor, Jokowi Ditekan Mafia Beras?

Gaduh gonjang-ganjing melambungnya harga beras, sejatinya karena kebijakan pemerintah di bidang pertanian justru lebih banyak merugikan petani. Nyaris tidak ada mekanisme perlindungan harga atas produk pertanian paska panen. Panen raya yang semestinya menggembirakan petani, malah sering membuat petani berlinang air mata kepedihan.

Harga hasil panen merosot sampai di bawah ongkos produksi. Belum lagi kebijakan impor yang bolak-balik terbukti hanya menguntungkan segelintir importir yang tergabung dalam kartel-kartel komoditas pertanian. Dengan temuan seperti ini, tidak mengherankan kalau beberapa ekonom menyatakan menjadi petani adalah jalan menuju kemiskinan. Hal itu akan terus terjadi bila Pemerintah tidak mengubah kebijakan terkait petani dan produk pangan.

Seharusnya,Pemerintah menetapkan pricing policy yang tepat, yaitu yang menguntungkan petani namun tidak memberatkan rakyat pada umumnya sebagai konsumen. Perihnya kehidupan tidak hanya dialami petani padi, tapi terjadi pada hampir semua produk pertanian. Pasalnya, apa pun yang dihasilkan petani, harga paska panennya diserahkan bulat-bulat pada mekanisme pasar. Saat hasil panen dibawa ke pasar, harganya jatuh. Petani tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah.

Mestinya Pemerintah melindungi petani. Caranya, tetapkan harga pasar yang menguntungkan petani. Jangan biarkan puluhan tahun petani terus merugi dan dijerat kemiskinan.

Contoh Soeharto

Beras adalah komoditas strategis yang amat penting di Indonesia. Begitu pentingnya beras dan petani, membuat mendiang Presiden Soeharto sangat serius dalam menanganinya. Pak Harto sadar betul, beras adalah komoditas strategis yang bisa berpengaruh terhadap kelangsungan pemerintahan.

Di era Soeharto pulalah, Indonesia pernah swasembada beras dan menyabet penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1986. Padahal sebelumnya, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, sekitar 2 juta ton/tahun. Pada eranya, rakyat bisa membeli beras karena harganya benar-benar terjangkau.

Di sisi lain, walau tidak menjadi kaya, petani bisa tetap eksis. Buat mereka, menanam padi masih memberikan sedikit keuntungan untuk hidup dan membiayai sekolah anak-anak. Hal serupa juga dialami sejumlah negara Asia lain. Jepang; misalnya. Bargaining position petani Jepang sangat baik. Mereka bahkan bisa memaksa LDP sebagai partai berkuasa untuk meneken semacam kontrak politik yang isinya melindungi petani Jepang. Pemerintah menetapkan harga jual produk petani dengan tarif sekitar 20% di atas ongkos produksi.

Itulah sebabnya petani di Jepang hidupnya relatif lebih baik, lebih makmur. Mereka bahkan setiap tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri. Sebaliknya, nasib petani di Indonesia kini kian menyedihkan. Padahal, kalau mau Pemerintah bisa mengangkat kesejahteraan petani melalui serangkaian kebijakan yang lebih berpihak. Selain Jepang, Malaysia dan Vietnam juga telah melakukannya.

Tekanan Mafia

Di luar soal harga paska panen yang hampir selalu jatuh, kebijakan impor produk pangan juga sangat memukul petani. Godaan dan tekanan untuk mengimpor beras, misalnya, teramat besar. Tidak tanggung-tanggung, pernyataan ini datang langsung dari Presiden Jokowi. Masih direkam media bagaimana saat Jokowi meresmikan Waduk Keureutoe di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara, Maret 2015, Jokowi mengaku kerap mendapat desakan membuka keran impor beras besar-besaran. Biasanya, dalih yang dikedepankan adalah, impor dilakukan sebagai solusi mengatasi kenaikan harga beras.

Meski demikian, kini nampaknya Jokowi tidak mampu menepis tekanan itu karena impor akan terus berjalan. Bahkan seperti dilansir TeropongSenayan (12/1/2018) Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, kebijakan impor 500.000 ton beras pada bulan ini merupakan diskresinya.

“Beras saya impor, saya enggak usah (perdebatkan) karena itu diskresi saya,” kata Enggar di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Bayangkan, betapa hebatnya mafia produk pangan negeri ini, hingga Presiden pun mendapat tekanan. Kekuatan seperti apakah yang mampu menekan Presiden sedemikian rupa? Banyak orang sudah lama mencium adanya kekuatan para mafia impor yang bergabung dalam berbagai kartel produk pangan. Para mafia itu mendesak pejabat berwenang memberlakukan kebijakan kuota impor. Akibatnya, pemainnya hanya terbatas dan dikuasai kalangan mereka.

Dari sini mereka bisa dengan bebas menentukan harga jual di dalam negeri sesuai yang dikehendaki. Banyak kalangan sudah lama mendesak agar Pemerintah segera menghapus sistem kuota impor dan menggantinya dengan sistem tarif. Lewat cara ini, pelaku impor terbuka bagi siapa saja. Negara pun memperoleh penerimaan dari bea masuk dan pajak-pajak impor. Selain itu, timing impor pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak merugikan petani lokal.

Kalau saja Presiden Jokowi mau memberikan perhatian lebih besar kepada petani dan sektor pertanian, mungkin keadaannya bisa jadi lebih baik. Petani bisa sejahtera dan lebih bersemangat menanam. Jumlah petani sangat besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sampai Februari 2017 penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 39,68 juta orang. Artinya, pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sekitar 31,86% dari jumlah penduduk bekerja yang jumlahnya 124,54 juta orang. Ini tentu bisa jadi lumbung suara yang bagus pada 2019.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *